Urgensi Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

ilustrasi

Oleh : D. Orlando. "The current situation in the world food markets, characterized by sharp increaces in maize, wheat and soybean prices, has raised fears of a repeat of the 2007-2008 world food crisis. But swift, coordinated international action can stop that from happening. We need to act urgently to make sure that these price shocks do not turn into a catastrophe hurting tens of million over the coming months"

(Joint Statement from FAO, IFAD and WFP – Roma, 04/09/12) Harga komoditas pangan
yang mulai bergerak naik bulan-bulan terakhir ini telah menjadi perhatian serius masyarakat global. Pergulatan ini tentunya akan terus berlangsung di tengah ancaman ledakan penduduk dunia dan semakin terbatasnya lahan pangan. Efek domino perubahan iklim juga turut menjadi ancaman serius. Persoalan pangan ini pastilah bertambah rumit bila kepentingan energi juga mulai diikutsertakan. Bila ini diabaikan, bencana kelaparan akan muncul.

Persoalan Pangan Global dan Indonesia

Dampak terbesar dari naiknya harga komoditas pangan adalah negara-negara miskin, berkembang, dan berbasis impor. Bagi negara-negara tersebut, kenaikan harga sekecil apapun berarti pengeluaran biaya yang lebih besar untuk konsumsi makanan. Pengeluaran biaya konsumsi makanan yang lebih besar juga berarti berkurangnya porsi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Lantas, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Takagi dan Silva (2011) menyebutkan bahwa tren kerawanan pangan pada kenyataannya terjadi di semua belahan bumi, terkecuali di Amerika Selatan. Ancaman krisis pangan utamanya terjadi di Asia Pasifik, dan Subsahara (Afrika).

Laporan FAO pada 2010 bahkan menyebutkan bahwa hampir 90% bencana kelaparan dunia berlangsung di kedua benua ini. Lebih lanjut, walaupun Afrika mendapat perhatian khusus, bukan berarti Asia (khususnya Indonesia) bebas dari ancaman krisis pangan. Tingginya jumlah penduduk, melemahnya pertanian nasional, mahalnya harga pangan, dan ketergantungan impor pangan yang besar berpotensi menjadi bom waktu.

Menarik kita cermati pula laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2012. Laporan BPS menyebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta jiwa (11,96%). Angka ini diklaim berkurang sebesar 0,89 juta jiwa bila dibandingkan dengan Maret 2011 (12,49%). Tren penurunan kemiskinan juga positif bila dibandingkan pada 2010, yakni sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%).

Persoalan kemiskinan jelas bukan lagi hanya sekedar berapa berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain memperkecil jumlah, penanggulan kemiskinan juga berarti mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tren positif berkurang jumlah dan persentase penduduk miskin nyatanya juga diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Secara berturut-turut, indeks turun dari 2,08 menjadi 1,88 dan dari 0,55 menjadi 0,47 pada kurun periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasi bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin kecil.

Namun, perhatian serius tetap perlu diberikan. Pada laporan yang sama pula, terlihat jelas bahwa peranan komoditi makanan terhadap Garis kemiskinan sangat nyata, yaitu sebesar 73,50%. Kembali, beras menempati urutan pertama komoditi makanan yang sangat mempengaruhi Garis Kemiskinan disusul rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, tempe, tahu, mie instan, dan bawang merah. Sampai pada titik ini, terlihat jelas bahwa penduduk Indonesia tidak kebal krisis jika terjadi gejolak pada pertanian global.

Urgensi Pembangunan Pertanian

Penting untuk diingatkan kembali bahwa negeri ini mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pangan impor. Indonesia bergantung pada impor sebesar 100 persen untuk gandum, 78 persen kedelai, 72 persen susu, 54 persen gula, dan 20 persen daging sapi (Kompas, 30/07/12). Memang tidak mungkin sebuah negara sanggup sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Namun, juga kurang bijak apabila menyerahkan pangan-pangan strategis nasional ke dalam mekanisme pasar bebas. Kerawanan dapat terjadi kapan saat karena gejolak harga.

Masalah pertanian di dalam negeri juga tidak kalah banyaknya. Selain karena kondisi kepemilikan lahan petani yang sempit, laju konversi lahan juga berlangsung drastis. Luas konversi lahan sawah ke non sawah mencapai 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi lahan ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun (BPS, 2004). Ini tentu berimplikasi nyata pada penurunan kapasitas produksi pangan dan mengancam ketahanan pangan.

Tantangan sektor pertanian tentu akan bertambah seiring berkembangnya zaman. Sektor pertanian telah menjadi tumpuan pembangunan peradaban. Berangkat dari pemahaman diatas, maka strategi pembangunan pertanian mutlak diperlukan. Silakan saja melibatkan studi lintas sektoral, para ahli hingga mengadopsi keberhasilan negara tetangga dalam memaknai strategi pembangunan ini.

Investasi di bidang pembangunan pertanian menjadi harga yang tidak dapat ditawar lagi. Investasi pertanian menjadi sangat penting guna pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan. Fokus pembangunan pertanian dapat dimulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan manajemen pengolahan pangan, dan pemanfaatan riset.

FAO bahkan menegaskan pentingnya investasi pertanian yang dikombinasikan dengan jaminan keamanan sosial. Artinya, selagi menunggu buah dari investasi yang dilakukan, penduduk miskin tetap mendapat jaminan akan akses pangan.

Penutup

Kita semua sadar bahwa pembangunan pertanian memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mencapai hasil maksimal, mutlak diperlukan kerjasama dan koordinasi lini terkait. Partisipasi aktif dari semua pihak pun menjadi penting.

Terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian, ketegasan, dan keseriusan pemerintah dalam keberpihakan kepada petani. Tanpa keberanian, mimpi ketahanan pangan nasional hanya akan semakin buntu. ***

Penulis adalah alumni Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM. Email: jan_sparcow@yahoo.com .